Memonews.id, Surabaya – Pemerintah Kota Batu, menggelar kegiatan Rapat Koordinansi Penguatan Organisasi Perangkat Daerah, OPD dengan tema “Strategi Penguatan Program Melalui Aplikasi SIPD RI dalam APBD”, bertempat di Hotel Platinum, Surabaya, Sabtu (16/3/2024).
Menjadi narasumber dalam kegiatan ini Dr. Drs. H.Agus Fatoni, Direktur Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemandagri) sekaligus Pj. Gubernur Sumatera Selatan, serta jajaran OPD Pemprov Sumsel dan diikuti oleh Pj. Wali Kota Batu, Dr. Aries Agung Paewai, S.STP.M.M, Sekretaris Daerah,Zadim Effisiensi dan jajaran Kepala OPD Pemerintah Kota Batu.
Dalam sambutan selamat datangnya, Pj. Wali Kota Batu berharap dengan pengarahan ini bisa memberikan motivasi kepada OPD Pemerintah Kota Batu agar tidak ragu dalam menjalankan program kegiatannya.
Selain itu Pj. Wali Kota Aries juga menginginkan kedepan SILPA atau Sisa Lebih Program Anggaran Pemerintah Kota Batu tidak terlalu besar sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan olah masyarakat.
“Dengan pengarahan Bapak Dirjen Keuda Kemendagri, kami berharap di Tahun 2024 tidak banyak SILPA Sehingga, bisa memaksimalkan peningkatan obyek wisata maupun UMKM dan Pertanian sesuai dengan harapan bersama,” kata Pj. Aries.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuda menjelaskan tentang kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan yang sudah diatur dalam undang-undang.
Sementara itu, Dirjen Bina Keuda menjelaskan tentang kewenangan kepala daerah dalam pengelolaan keuangan yang sudah diatur dalam undang-undang.
Agus Fatoni juga menambahkan tentang prinsip Money Follow Program yang menganggarkan urusan program kewenangan pusat dan mana yang menjadi urusan daerah.
“Setiap pengelolaan keuangan harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat, belanja daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan yang prioritas. Negara harus hadir untuk pelayanan masyarakat, tidak boleh ada alasan tidak ada anggaran,” jelas Dirjen Keuda Kemendagri.
Begitu pula dengan penyusunan APBD harus menyesuaikan dengan kemampuan dan pendapatan daerah, sehingga tidak terjadi defisit keuangan.
“Pemerintah harus betul-betul hadir, tidak boleh ada alasan tidak ada anggaran. Gunakan dana BTT untuk menyelesaikan persoalan darurat dan termasuk keperluan mendesak kepada masyarakat,” tambah Agus Fatoni.
Pj. Gubernur Sumsel melanjutkan, sistem yang hadir kali ini merupakan generasi baru hasil transformasi SIPD sebelumnya.
“Transformasi ini, membuat SIPD RI menjadi aplikasi umum yang bisa digunakan oleh Pemda maupun kementerian atau lembaga dengan prinsip berbagi pakai. Hal ini sekaligus upaya menyatukan aplikasi yang terdapat di berbagai kementerian atau lembaga,seperti Sekda Kota Batu,” tutupnya.(Red).
