Memonews.id, Kota Batu – Ratusan warga Desa Bumiaji berdatangan geruduk Gedung DPRD Kota Batu, masyarakat tuntut penyelesaian persoalan banjir di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu,Jumat (22/12/2023).
Aksi ratusan warga bersama Kepala Desa Bumiaji,kolaborasi dengan WALHI,MCW dan LBH ini,menyampaikan persoalan banjir di Kota Batu menjadi fenomena tahunan yang terus berulang saat musim penghujan tiba.Sejak 2015 Desa Bumiaji Kecamatan Bumiaji,selalu mengalami bencana banjir yang membuat warga resah.
Indra,Manajer Hukum dan Kebijakan WALHI Jatim, yang juga Aliansi Selamatkan Malang Raya,keresahan itu lahir dari pengalaman traumatis,di mana banjir selama kehadirannya membawa kerugian baik materil maupun imateriil.
“Pada bulan November 2021 warga Desa Bulukerto,Desa Bumiaji dan Desa Pandanrejo diterjang banjir,banyak kerugian yang dirasakan oleh warga desa,termasuk rusaknya rumah,akses atas air,mata pencaharian hilang dan pengalaman traumatis termasuk rasa was-was serta kekhawatiran yang berlebihan,”papar Indra, Jumat (22/12/2023).
Pada Desember 2023 ini, papar dia, peristiwa banjir kembali dialami oleh warga Desa Bumiaji terutama Dusun Beru.Banjir yang datang ini selalu disertai dengan material lumpur dan kayu.
“Peristiwa bencana ini tidak bisa dilepaskan dari persoalan alih fungsi kawasan hutan serta kacaunya penataan ruang di wilayah Kota Batu.Berdasarkan data dari BPS tahun 2019,Kota Batu memiliki luas kawasan hutan lindung 2.969,8 hektar, hutan konservasi seluas 4.641,2 hektar dan hutan produksi seluas 3.640,1hektar, sehingga total luasan kawasan hutan di Kota Batu seluas 11.251,1 hektar,” ujarnya.
Itu ujar dia,kawasan hutan tersebut mengalami penurunan cukup signifikan,merujuk hasil analisis melalui citra satelit”Global Forest Watch”tutupan hutan yang berada di Kota Batu mengalami penurunan signifikan sebesar 352 hektar selama hampir dua dekade.
“Dari 2001-2021,secara keseluruhan hampir 1.295 hektar hutan di Kota Batu hilang, termasuk 113 hektar diantaranya hutan lindung.Peristiwa ini telah dirasakan oleh warga sejak 2015 dan berdampak pada psikis warga, dimana setiap musim penghujan datang warga selalu resah karena ditakutkan banjir datang,” tambahnya.
Kata dia,pemerintah Desa Bumiaji sudah mencoba melakukan mitigasi bencana dengan mengajukan pembangunan sepanjang “Sungai Paron” yang berada di desa Bumiaji, akan tetapi belum mendapatkan respon positif dari Pemerintah Kota Batu.
“Kami menilai bahwa Pemerintah Kota Batu gagal dalam memberikan jaminan perlindungan pada masyarakat Bumiaji dari ancaman bencana dengan terulangnya peristiwa banjir ini, membuat hak warga Desa Bumiaji untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana amanat konstitusi tidak terpenuhi,” katanya.
Dimana, keselamatan warga harus menjadi prioritas negara dalam melakukan penataan ruang untuk pembangunan yang berkelanjutan dan adil.kami menilai bahwa Pemerintahan Kota Batu gagal dalam melaksanakan pembentukan kebijakan dan penyelenggaraan kebijakan dengan prinsip partisipasi bermakna (meaningful participation) terkhusus minimnya keterlibatan partisipasi masyarakat Bumiaji.
“Sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggungjawab dalam penanggulangan resiko bencana dengan berbagai kebijakan penanggulangan selaras dengan pencegahan dan perlindungan masyarakat dari dampak bencana,” lanjutnya.
“Kegagalan pertangungjawaban mutlak (absolute responsibility) dari Pemerintah Daerah berimplikasi dan memberikan dampak kerugian materiil dan imateriil warga Bumiaji secara signifikan,”tegasnya.
Oleh karena itu,tegas dia,demi terpenuhinya hak warga desa Bumiaji untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta bagian dari hak warga dalam memberikan saran, pendapat.
“Mendesak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu agar mendorong pemerintah Kota Batu untuk melakukan perbaikan sungai di sepanjang Sungai Paron di desa Bumiaji yang menjadi langganan banjir tiap tahun,”mintanya.
DPRD Kota Batu,diharap segera membentuk tim penyelesaian banjir dengan memetakan kawasan hutan yang rusak dan melakukan pemulihan.
“DPRD Kota Batu meninjau ulang revisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu yang tidak sesuai dengan geografi Kota Batu,”timpal Indra.
Sementara itu,usai koordinasi dengan perwakilan warga, Kades Bumiaji, Walhi,MCW dan LBH diruang rapat pimpinan Gedung DPRD Batu,Ketua DPRD Batu,Asmadi menyampaikan
Komunikasi dua arah tadi menghasilkan titik temu dengan baik.
“Terkait kepentingan mereka terkait pengamanan banjir agar warga masyarakat desa setempat merasa tenang dan nyaman tidak merasa was – was ketika terjadi banjir,” kata Asmadi.
“Terkait penanganan banjir tersebut, memerlukan anggaran dan sudah menyebutkan nominal,besarannya Rp 3,5 miliar.Dengan besaran anggaran yang dibutuhkan tersebut,kita perlu dengan mekanisme yang ada,karena pergeseran menganggarkan kan sudah habis kemarin,kalau anggaran murni.Berkenaan dengan anggaran nanti diambilkan dari BTT,”ungkapnya.
Artinya ungkap dia,saling membantu keinginan warga dengan besaran anggaran tersebut secara teknis untuk perbaikan.”Karena hari ini ada komunikasi ya,kita anggaran,”ucap Asmadi.
Selanjutnya Nurochman Wakil Ketua I DPRD Batu,menambahkan bahwa ini jadi komitmen semua untuk sungguh – sungguh mengindentifikasi penanganan banjir.
“Tadi kami sampaikan bahwa hari Ini kita rekomendasikan,pertama mengindentifikasi, ini sangat penting tapi dalam paska banjirnya,itu pasti akan dilakukan oleh pemerintah.
Tapi kalau sebelum banjir mengantisipasinya sangat penting,tadi saya sampaikan segera ada pertemuan stakeholder Pemerintah Daerah,DPRD,dan Masyarakat,para Kades,serta temen-temen WALHI,” katanya.
Masih kata Nurochman,juga para pelaku ekonomi atau pertanian yang memanfaatkan hutan.”Tadi saya sampaikan dalam diskusi dengan teman-teman
sehingga nanti melahirkan sebuah rekomendasi yang kongkrit,dan harus kongkrit yang dilaksanakan oleh pemerintah tentang pemahaman paska banjir,”ungkapnya.
Ya, perlu ada tindakan kongkrit pembangunan,suatu contoh tanggul dan diwilayah “Kali Paron” yang anggarannya Kali Paron yang disampaikan masyarakat untuk ada tindakan kongkrit.
“Anggaranya diproyeksikan oleh Kades Bumiaji tadi Rp 3,5 miliar.Itu yang di inginkan masyarkat melalui kades setempat.Lebih penting lagi penanganan sebelum banjir tejadi,
supaya tidak terjadi lagi bajir seperti yang sudah – sudah,”harapnya.
Lanjut kata Wakil Ketua ll DPRD Kota Batu, Hely Suyanto menyampaikan, Kalau situasi ini dibiarkan,masyarakat akan terus was – was tiap saat.Diwaktu sama, Heli Sutanto Wakil Ketua II DPRD Kota Bayu menyatakan bahwa tadi sudah disampaikan banyak oleh warga maupun kades dan WALHI.
“Intinya kita tetap harus menjaga kelestarian alam.Kelestarian alam itu melihat stakeholder di Kota Batu terkait pengelolaan hutan ,ada Tahura,dan perhutani dan kelompok – kelompok yang lain, ini sangat – sangat penting,”ungkap Helly sapaan akrabnya.
Untuk diketahui kedatangan ratusan warga bersama Kades Bumiaji, WALHI,MCW dan LBH tersebut, disambut baik oleh para Ketua DPRD Kota Batu dan sejumlah anggota dewan,mereka sepakat yang jadi tuntutan warga tersebut agar segera terealisasi,karena ini kepentingan warga Kota Batu,merupakan tanggung jawab bersama.
Masih kata Wakil Ketua ll DPRD Kota Batu, Hely Suyanto menyampaikan, untuk meminimalisir terjadinya banjir, juga sangat perlu menjaga kelestarian alam. Dimana seluruh masyarakat harus hidup bersama dengan alam.
“Di Kota Batu ada beberapa stakeholder pengelolaan hutan. Ada Tahura, Perhutani dan kelompok tani hutan. Dalam menjaga kelestarian alam, sangat penting melibatkan mereka untuk menyelesaikan permasalahan banjir yang berulang, agar banjir tidak terjadi lagi di musih penghujan ini,” pungkasnya. (My).
