Memonews.id, Kota Batu – Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto, SH, MH, menyatakan komitmen Pemerintah Kota Batu untuk merealisasikan 54 usulan yang disampaikan para kepala desa se-Kota Batu. Komitmen itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi bersama APEL se-Kota Batu yang digelar di Cafe Kelingan, Desa Ngandat, Kecamatan Junrejo, Rabu (29/7/2026).
Rakor ini menjadi forum perdana yang mempertemukan langsung Wali Kota Batu Nurochman, SH, MH, Wakil Wali Kota Heli Suyanto, dan Sekda Kota Batu Ir. Alfi Nurhidayat dengan para kepala desa, lurah, camat, serta sejumlah OPD.
Heli mengatakan, pertemuan ini sengaja digelar untuk menuntaskan usulan-usulan hasil Musrenbang desa yang selama beberapa tahun tertunda.
“Hari ini kita membahas usulan yang sempat tertunda. Biasanya kita ada kegiatan rutin koordinasi atau njagong bareng bersama kepala desa se-Kota Batu. Ada beberapa usulan-usulan dari kepala desa,” ujar Heli.
Ia menyebut sebagian besar usulan berkaitan dengan persoalan sosial, penanganan limbah, hingga penataan makam. Untuk persoalan makam, Pemkot akan mencari solusi agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.
“Terkait makam nanti kita carikan solusi bagi masyarakat sekitar yang ada di sekitaran makam. Bisa dipindahkan atau kita carikan solusi,” jelasnya.
Heli juga menegaskan Pemkot akan mengakomodasi perubahan anggaran sesuai usulan para kepala desa, dengan catatan usulan tersebut sudah memiliki perencanaan yang jelas.
“Kita terus berkoordinasi dan berkolaborasi. Misi-misi kepala daerah dan misi-misi kepala desa harus terwujud. Insya Allah tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan jika kita sering ketemu dan menyelesaikan bersama,” tambahnya.
Usulan Desa Meningkat Usai Peran Pokir Ditiadakan atau di kurangin.
Kepala Desa Junrejo Andi Faizal Hasan menyampaikan, jumlah usulan tahun ini meningkat karena peran dana pokok pikiran DPRD atau pokir ditiadakan. Hal itu membuat desa memiliki ruang lebih besar untuk mengusulkan langsung melalui Musrenbang hingga tingkat kota.
“Kebetulan di tahun ini ada banyak hal baru berkaitan dengan ajuan. Kemarin ada peran pokir, tahun ini peran pokir ditiadakan. Jadi ada pemaksimalan peran desa dan pemerintah kota. Desa yang mengusulkan Musrenbang sampai masuk di tingkat Musrenbang kota, maka ini ada lebih banyak lagi usulan-usulan,” terang Faizal.
Menurutnya, ada 54 poin usulan yang dicatat langsung oleh Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekda. Isinya beragam, mulai dari kebutuhan infrastruktur, sosial, hingga persoalan spesifik di tiap desa.
Faizal berharap forum seperti ini bisa menjadi agenda rutin. Ia menilai pertemuan informal justru lebih efektif karena keluhan dan aspirasi warga bisa didengar langsung dari bawah.
“Kami berharap forum seperti ini benar-benar menjadi wadah kedekatan. Pemerintah kota turun ke bawah, ketemu dengan desa-desa, mendengar langsung keluhan dan aspirasi, lalu ada tindak lanjut. Ke depan pertemuan seperti ini berlanjut terus dan tidak perlu dengan suasana yang formal. Diskusi langsung seperti ini lebih mengena,” pungkasnya.(*).
