MemoHukrim

Kolega Terdakwa Kasus Korupsi NUSP-2 Sebut Mantan Lurah Ponjalae Tak Pernah Dihadirkan Dalam Persidangan

Photo : tekape.co

MEMOHUKRIM, PALOPO — Kolega Terdakwa Dugaan Kasus Korupsi sebut Mantan Lurah Ponjalae tidak pernah dihadirkan dalam sidang.

Sebelumnya pemberitaan tentang mantan Lurah Ponjalae menjadi saksi dan dimintai keterangan pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi proyek Program Neighborhood Upgrading And Shelter Project (NUSP) 2 Tahun Anggaran 2016. Seperti yang disampaikan I Nyoman Sugiartha beberapa waktu lalu.

Sidang dengan menghadirkan saksi, mantan Lurah Sabbamparu, Ponjalae, Lurah Batupasi dan mantan Camat Wara Utara,” kata I Nyoman Sugiartha SH MH (Jumat, 26/4/2021)

Baca Juga : Sidang Kasus Dugaan Korupsi NUSP-2, JPU Akan Hadirkan Saksi

Pernyataan I Nyoman Sugiartha tersebut dibantah oleh kolega terdakwa yang hadir pada sidang beberapa waktu lalu.

Gerhany, mengatakan, dalam sidang lanjutan tidak melihat adanya Mantan Lurah Ponjalae dihadirkan

“Mantan Lurah Ponjalae tidak pernah dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi karena mantan Lurah Ponjalae tidak pernah di BAP,” kata Gerhany, Rabu 21 April 2021.

Bahkan, lebih lanjut Gerhany menyebutkan pada persidangan sebelumnya mendengar
bahwa saksi ahli dari BPKP mengakui jika dokumen hasil temuan yang ditulis merupakan copy paste.

Saat dikonfirmasi oleh awak media diruangannya, Kasi Pidsus Kejari Palopo, I Nyoman Sugiartha SH MH, membenarkan terkait informasi yang keliru terkait mantan Lurah Ponjalae.

“Iya, memang betul. Setelah saya cek ternyata mantan Lurah Ponjalae tidak dihadirkan dalam persidangan pemeriksaan saksi-saksi karena tidak pernah di BAP,” tutur I Nyoman.

Diketahui, dalam sidang kasus korupsi proyek NUSP-2 tahun 2016 duduk sebagai  terdakwa adalah Muslihim Mattau Koordinator BKM Reformasi Kelurahan Sabbamparu, Jafar Busra Koordinator BKM Siperennu Kelurahan Ponjalae dan Abdul Jawad Nurdin Koordinator BKM Iya Ada Iya Gau Kelurahan Batupasi.

Ketiganya disangkakan dengan Pasal 2 ayat ( 1 ) dan atau Pasal 3 UU. NO 31 tahun 1999 sebagaimana tlh diubah dgn UU. NO 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman Penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun paling lama 20 tahun. (*)

Sumber Berita/Kutipan : tekape.co

judul gambar
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

judul gambar

Memo Popular

judul gambar
To Top