MemoInfo

IPMIL UNM Pertanyakan Transparansi Beasiswa Penyelesain Studi, Kadis Sosial Luwu Bilang Begini

MEMONEWS.ID — Bantuan penyelesaian studi yang dibagikan Pemerintah Kabupaten Luwu melalui dinas sosial mendapat sorotan dari Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu (IPMIL) Universitas Negeri Makassar.

Seperti yang dikutip dari Iknnews.id, sabtu, 14 agustus 2021, Mifta meminta Bupati Luwu mengevaluasi bantuan penyelesaian studi yang dikelolah  di dinas sosial.

“selama 3 tahun terakhir mulai 2019, 2020 dan 2021 bantuan studi mahasiswa mengalami penurunan tiap tahunnya dan ini terjadi di era bapak Basmin Mattayang, kami sangat menyayangkan hal tersebut karena ini tidak sesuai dengan visi misi bapak bupati” Ujar Mifta

Mifta merincincikan penurunan besaran bantuan penyelesaian studi, tahun 2019 Beasiswa penyelesaian studi sebesar 3,5juta, kemudian 2020 sebesar 3juta dan 2021 sebesar 2jta ini untuk mahasiswa yang kuliah di Makassar beda lagi dengan mahasiswa yang kuliah di Palopo.

“Seharusnya di era Pandemi Covid 19 ini pemerintah seharusnya menaikkan nominal beasiswa penyelesaian studi yang di mana semua masyarakat susah namun uang kuliah tetap tidak di turunkan. Ini menjadi citra buruk bagi bapak Bupati Luwu”, Lanjut Mifta .

Bahkan Mifta menuding Dinas Sosial Kabupaten Luwu tidak transparan dalam hal pengelolaan dan pengalokasian anggaran penyelesaian studi yang diperuntukkan untuk Mahasiswa tingkat akhir yang berasal dari kabupaten Luwu,

“Padahal seharusnya nama nama penerima beasiswa di cantumkan di papan informasi agar semua orang bisa melihatnya. Hal tersebut tidak sesuai dengan UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik”, Tegasnya

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Luwu, saat dikonfirmasi mengenai Bantuan Penyelesaian studi yang dikelolah dinas Sosial, Masling menanggapi dan memberikan klarifikasi terkait pemberitaan dan komentar dari Mahasiswa.

Masling menegaskan kalau di Dinas Sosial Luwu itu tidak ada Bantuan Beasiswa dan persoalan ini perlu Kita luruskan secara bersama, yang ada di Dinas Sosial Luwu itu yang ada hanya Bantuan Sosial  Penyelesaian Study dan diumumkan secara transparan melalui pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh pihak Dinas Sosial.

“Setiap kami melakukan atau mengikuti pertemuan baik itu pertemuan ditingkat kecamatan dan desa maupun pada acara reses yang digelar oleh anggota dewan, kita selalu umumkan di masyarakat kalau untuk tahun 2021 ada bantuan sosial untuk penyelesaian study bagi Mahasiswa” ungkapnya Senin 16 Agustus 2021.

Masling melanjutkan kalau semua calon penerima yang lolos itu dan sudah terdaftar dalam penerima itu kita akan hubungi langsung karena di dalam permohonannya sudah dilengkapi dengan identitas lengkap denga nomor telponnya.

Kenapa bantuan sosial penyelesaian study ada di Dinas Sosial, sambung Masling, karena semua yang namanya Bansos itu harus dikelola oleh Dinas Sosial maka bantuan ini diserahkan ke Dinas Sosial.

“Tapi jumlah penerima bantuan dan besarnya bantuan per mahasiswa itu sudah jadi dari DPKD, kami tinggal menerima penyerahan dokumennya dan itu sudah tidak bisa dirubah karena sudah ada daftar penerimnaya dan jumlah besarannya serta datanya juga tidak bisa dirubah karena data tersebut sudah dikirim ke pusat” ungkapnya.

Masling juga mengatakan kalau persoalan ada nama yang salah dan dikeluarkan namanya sebagai penerima, itu keliru.

“Semua yang dinyatakan namanya salah ini bukan dikeluarkan tapi dlakukan perbaikan untuk menyesuaikan datanya antara SK Bupati dengan yang ada dalam DPA” ucapnya.

Masling melanjutkan kalau nama yang dikeluarkan itu tidak dicoret sebagai penerima tapi dilakukan perbaikan atau perubahan data, nanti di setelah datanya sudah benar baru dibayarkan di anggaran perubahan.

Bukan dikeluarkan sebagai pnerima bantuan karena sekarang ada yang namanya berbeda di DPA dengan yang ada di proposal, jadi itu dlakukan perbaikan dulu. Harus disesuaikan dangan proposal yg masuk.

“Jadi sekali lagi, yang sudah ada namanya terdaftar tidak ada yang dikeluarkan di SK yang ada itu adalah perbaikan nama karena kita sesuaikan nama yg masuk diproposal dengan yang ada di SK.”

Masling mengatakan kalau Dinsos ini menerima barang jadi dari DPKD karena penetapan anggarannya dari sana tetus sudah diputuskan  dari sana, jadi Dinsos tinggal melanjutkan saja.

Terkait pemberitaan sebelumnya  yang mempertanyakan persoalan Bansos penyelesaian study ini, Kadis Sosial Luwu Masling sangat menyayangkan pemberitaan sepihak tersebut.

“Sangat kami sayangkan, kenapa mengeluarkan pernyataan seperti itu tanpa adanya klarifikasi ke pihak Dinsos dulu supaya semuanya bisa clear” tutupnya. (*)

judul gambar
1 Comment

1 Comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

judul gambar

Memo Popular

judul gambar
To Top